RSS

Arsip Kategori: Economics

DANA PERIMBANGAN


oleh: Shofia Azahra

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri dari :

1).Dana Bagi Hasil
Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:108) “Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.
Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dimana menurut Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari : “1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21”.
Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari “1) kehutanan, 2) pertambangan umum, 3) perikanan, 4) pertambangan minyak bumi, 5) pertambangan gas bumi, 6) pertambangan panas bumi ”.

Proporsi Dana Bagi Hasil menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a.)Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah meliputi 16,2% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, 64,8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, dan 9% untuk biaya pemungutan.
Sedangkan 10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangan sebesar 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota, dan sebesar 35% dibagikan sebagai intensif kepada daerah Kabupaten dan Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

b.)Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)
Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTP sebesar 80% dengan rincian 16% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, dan 64% untuk daerah Kabupaten dan Kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan 20% bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTP dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten dan Kota.

c.)Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29
Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian daerah adalah sebesar 20% yang dibagi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana 60% untuk Kabupaten/Kota dan 40% untuk Provinsi.

d.)Kehutanan
Penerimaan dari sektor Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 60% untuk daerah. Sedangkan penerimaan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk Pemerintah dan 40% untuk daerah.

e.)Pertambangan Umum
Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah.

f.)Perikanan
Dana Bagi Hasil dari penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk seluruh Kabupaten dan Kota.

g.)Pertambangan Minyak Bumi
Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dengan imbangan 84,5% untu Pemerintah dan 15,5% untuk daerah.
Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah sebesar 15% dibagi dengan imbangan 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

h.)Pertambangan Gas Bumi
Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbangan 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah.
Dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah sebesar 30% dibagi dengan imbangan 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota dalam provinsi bersangkutan.
Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

i.)Pertambangan Panas Bumi
Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah.
Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan panas bumi yang dibagikan kepada daerah dibagi dengan imbangan 16% untuk Provinsi yang bersangkutan, 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.

2).Dana Alokasi Umum
Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:108) “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”
Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Sony Yuwono, Dwi Cahyono Utomo, Suheiry Zein, dan Azrafiany A.R (2008) Dana Alokasi Umum digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, proporsi yang diberikan kepada daerah minimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri neto. Sedangkan H.A.W Wijaya (2007) mengungkapkan bahwa dana alokasi umum menekankan aspek pemerataan dan keadilan dimana formula dan perhitungannya ditentukan oleh undang-undang.
Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

3).Dana Alokasi Khusus
Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:107) “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah

  • Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer.
  • Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Menurut H.A.W Wijaya (2007) menyatakan bahwa biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum yang sejenis tidak dapat dibiayai oleh dana alokasi umum.

DAFTAR PUSTAKA
H.A.W.Wijaya. 2007. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2005. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Notes: bagi yang ingin menggunkana artikel ini untuk tugas, skripsi, atau karya ilmiah lain mohon untuk mencantumkan nama pengarang artikle ini dan alamat blog ini, untuk menghindari plagiatisme. terima kasih

 
9 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 9, 2010 in Economics

 

Pengelolaan Keuangan Daerah


oleh: Shofia Azahra

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana, baik dana dari Pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari Pemerintah daerah sendiri. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna merupakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan publik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa terdapat lima prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi :

  • Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandate yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.
  • Value for money, prinsip ini diopersionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien.
  • Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity), dalam pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada pegawai yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi dapat diminimalkan.
  • Transparansi, merupakan keterbukaanpemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat.
  • Pengendalian, dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat dengan segera dicari penyebab timbulnya selisih.

Asas umum dalam mengelola keuangan daerah berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No.33 Tahun 2004 sebagai berikut :

  • Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
  • APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
  • Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
  • Surplus dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya.
  • Penggunaan surplus APBD dimaksudkan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan dalam perusahaan daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu daripada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Pasal 4, terdapat prinsip penting dalam mengelola keuangan daerah meliputi :

  • Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  • Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
  • Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
  • Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
  • Transparan, merupakan prinsip keterbukaan ynag memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
  • Bertanggung jawab, marupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
  • Keadilan, adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
  • Kepatutan, adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
  • Manfaat, maksudnya keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masayarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi
Sony Yuwono, Dwi Cahyo Utomo, Suheiry Zein, dan Azrafiany A.R. 2008. Memahami APBD dan Permasalahannya. Malang: Banyumedia Publishing

Notes: bagi yang ingin menggunakan artikel ini untuk tugas, skripsi, atau karya ilmiah lain, untuk menghindari plagiatisme mohon untuk mencantumkan nama pengarang artikel ini dan alamat blog ini. terima kasih^^

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 8, 2010 in Economics

 

Pendapatan Asli Daerah


oleh: Shofia Azahra

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:107) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1)Pajak Daerah
Kesit Bambang Prakosa (2005:1) mengemukakan bahwa “Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk”.
Lebih lanjut Kesit Bambang Prakosa (2005:1-2) menjelaskan “Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah (misal: Provinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah”.
Sumber-sumber penerimaan pajak di Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan sumber pajak di Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bahan Galian Golongan C.

2)Retribusi Daerah
Kesit Bambang Prakosa (2005:92) mengemukakan bahwa “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, jenis retribusi terdiri dari :
a.)Retribusi Jasa Umum
Merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Jenis retribusi jasa umum yaitu:

  • Retribusi pelayanan kesehatan.
  • Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
  • Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil.
  • Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
  • Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum.
  • Retribusi pelayanan pasar.
  • Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
  • Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
  • Retribusi penggantian biaya cetak peta.
  • Retribusi pengujian kapal perikanan

b.)Retribusi Jasa Usaha
Merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
Jenis retribusi jasa usaha antara lain :

  • Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
  • Retribusi grosir dan/pertokoan.
  • Retribusi Tempat Pelelangan
  • Retribusi Terminal
  • Retribusi Tempat Khusus Parkir
  • Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa
  • Retribusi Penyedotan Kakus
  • Retribusi Rumah Potong Hewan
  • Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
  • Tempat Rekreasi dan Olah Raga
  • Retribusi Penyeberangan di Atas Air
  • Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  • Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c.)Retribusi Perijinan Tertentu
Merupakan retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Jenis retribusi perizinan tertentu yaitu :

  • Retribusi izin mendirikan bangunan.
  • Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
  • Retribusi izin gangguan.
  • Retribusi izin trayek.

3)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Terdiri dari :

  • Bagian laba BUMD.
  • Hasil kerja sama dengan pihak ke-tiga.

4)Lain-lain PAD yang sah
Terdiri dari :

  • Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
  • Jasa giro.
  • Pendapatan bunga.
  • Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
  • Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

DAFTAR PUSTAKA
Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2005. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia
Kesit Bambang Prakosa. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press

notes: bagi yang ingin menggunakan artikel ini untuk tugas, skripsi, atau karya ilmiah lain, untuk menghindari plagiatisme mohon mencantumkan nama pengarang artikel ini dan alamat blog ini. bagi yang ingin re-upload mohon mencantumkan creditnya (sumber). terimakasih^^

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 7, 2010 in Economics

 

Iklim Investasi daerah kondusif dengan One Stop Service


oleh: Shofia Azahra

Sejak digulirkannya era Reformasi, telah terjadi perubahan besar di setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Semangat Otonomi Daerah kembali ditata ulang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengharuskan pemerintah daerah secara terus menerus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan terbesar dari seluruh sumber penerimaan daerah sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi seminimal mungkin.

Salah satu upaya potensial untuk meningkatkan tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat ditempuh dengan peningkatan investasi. Iklim investasi yang kondusif diharapkan dapat menambah lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan potensi fiskal dan kemandirian keuangan daerah.

Kondisi ini membuat Pemerintah daerah berlomba-lomba untuk menarik minat investor untuk menanamkan modal di daerahnya. Namun, masalah perijinan sepertinya menjadi batu sandungan yang besar bagi para investor untuk menjejakkan kaki di suatu daerah. Di mata investor, Indonesia selama ini dikenal mempunyai jalur birokrasi yang berbelit-belit, ketidakjelasan prosedur, tidak transparan dan membutuhkan waktu yang lama dalam pemberian ijin membuka usaha. Hal ini belum termasuk banyaknya pungutan liar yang menyebabkan biaya perijinan lebih tinggi dari biaya resminya. Pungutan liar ini sering diinterprestasikan oleh petugas sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan yang telah mereka berikan. Sedangkan bagi pengguna layanan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pelayanan dan sekaligus membangun jaringan di dalam birokrasi untuk tujuan jangka panjang.

Perilaku aparat birokrasi ternyata juga menjadi penentu suksesnya kemajuan suatu daerah. Bisa jadi suatu daerah dinilai sangat menarik ditinjau dari segi lokasi, sumber daya alam, dan kondisi infrastruktur. Namun, jika dari segi institusi tidak baik, seperti perilaku buruk pemerintah daerah terhadap dunia usaha, maka yang akan tumbuh di daerah itu adalah iklim usaha yang tidak efisien. Sementara bagi daerah yang tidak memiliki keuntungan lokasi maupun sumber daya alam, tetapi perilaku pemerintah daerahnya tetap bisa menjadi faktor penarik investasi yang jauh lebih penting. Karena perilaku pemerintah daerah yang baik, akan meningkatkan kadar kepastian berusaha bagi pelaku usaha di daerah tersebut.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif (pro bisnis) adalah penerapan pelayanan terpadu satu pintu (One Stop Service). Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya dilakukan secara terpadu dalam satu tempat, dengan menganut prinsip kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas, dan menjamin kepastian biaya, waktu, serta kejelasan prosedur. Dengan konsep tersebut dalam mengurus perijinan, pemohon hanya datang ke satu tempat dengan petugas front office sehingga dapat meminimalisasi interaksi antara pemohon dengan petugas perijinan dan menghindari pungutan tidak resmi. Kebijakan ini dapat dilihat sebagai suatu titik terang dalam mengurai carut-marut ekonomi biaya tinggi yang saat ini dikeluhkan banyak pengusaha.

Kabupaten Sragen adalah pionir pelaksana One Stop Service yang dikemas dalam Badan Perijinan Terpadu (BPT) di Indonesia yang telah terbukti sukses. Dengan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan pasti, One Stop Service di Sragen melayani 59 perijinan serta 10 jenis pelayanan administrasi kependudukan yang masuk dalam kategori nonperijinan. Apabila sebelumnya untuk melakukan perijinan usaha di Indonesia yang menurut Agus Dwiyanto (2008) Investor baru harus melalui 12 prosedur dan membutuhkan waktu 151 hari untuk memperoleh ijin investasi. Sedangkan di Amerika Serikat, Investor baru hanya melalui satu prosedur dan hanya memerlukan waktu 7 hari , dengan adanya One Stop Service, kecepatan pelayanan perijinan tercermin dari kepastian waktu yang maksimal hanya 12 hari.

Sejak resmi beroperasional pada tanggal 1 Oktober 2002, One Stop Service Kabupaten Sragen telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor, sehingga iklim investasi dapat meningkat. Terbukti pada bulan Desember 2009, Kabupaten Sragen meraih penghargaan Investment Award sebagai Kabupaten terbaik di bidang investasi. Selain itu, pelaksanaan One Stop Service ini memberikan efek multiplier yang sangat signifikan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari http://bpt.sragenkab.go.id, menunjukkan bahwa tingkat investasi yang masuk ke Kabupaten Sragen pada tahun 2002 sebesar 592 Miliar, pada tahun 2003 sebesar 703 Miliar. Angka ini kembali meningkat pada tahun 2004 sebesar 926 Miliar, kemudian pada tahun 2005 sebesar 955 Miliar. Pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 1,2 Triliun dan 1,3 Triliun. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri meningkat dari tahun 2002 sebesar 40.785, tahun 2003 sebesar 41.785, tahun 2004 sebesar 44.566, kemudian pada tahun 2005 sebesar 46.794. Jumlah perusahaan yang memiliki perijinan (legalitas usaha) pada tahun 2002 sebesar 6.373, pada tahun 2003 sebesar 6.280, kemudian meningkat pada tahun 2004 dan 2005 masing-masing sebesar 7.425 dan 8.105. Selain itu, terjadi peningkatan potensi fiskal dari urutan 8 terbawah menjadi rata-rata nasional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2002-2006 meningkat 57,46 %. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2004 sebesar 4,53 %, kemudian pada tahun 2005 sebesar 5,06%. Pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 5,83% dan 6,08%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari 8,8 Miliar menjadi 88,3 Miliar selama 7 Tahun.

admin : jun mizuno
notes: bagi yang ingin menggunakan artikel ini untuk tugas, skripsi, maupun karya ilmiah lain, untuk menghindari plagiatisme mohon mencantumkan nama pengarang dan alamat blog ini di daftar pustaka anda. bagi yang ingin re-upload mohon mencantumkan creditnya (sumber/alamat blog ini). atas perhatiannya admin ucapkan terima kasih^^

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 17, 2010 in Economics

 

economics today


A.PENAWARAN UANG
1.Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi barang dan jasa
a.Permintaan barang dan jasa : semakin tinggi permintaan barang dan jasa dari konsumen menyebabkan produsen meningkatkan produksinya.
b.Penawaran barang dan jasa : misalkan dalam suatu daerah produsen barang A masih sedikit (langka), hal ini berarti penawaran barang A di daerah tersebut masih sedikit. Sehingga membuat perusahaan X sebagai produsen barang A menambah produksinya untuk memenuhi permintaan konsumen.
c.Faktor produksi : berkaitan dengan ketersediaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Skill, dan Modal. Jika faktor produksi tersedia dengan baik maka tidak akan menghambat proses produksi.
d.Laba yang diinginkan : ketika seorang produsen ingin memaksimalkan laba yang diperolehnya, maka ia perlu menaikkan produksi barangnya.

2.Kurva penawaran uang

Keterangan:

er : tingkat suku bunga
ere : tingkat suku bungadalam keseimbangan
M : money (jumlah uang)

MD : Money of demand (permintaan uang)
MS : Money of Supply (penawaran uang)

Kurva penawaran uang ini bentuknya tegak (vertikal) artinya penawaran uang tidak dipengaruhi oleh faktor suku bunga yang sedang berlaku. Selain itu penawaran uang diasumsikan (dianggap) tetap jumlahnya, penawaran uang bertambah atau berkurang karena dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang berupa kebijakan moneter. Kebijakan ini biasanya digunakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi karena banyaknya jumlah uang beredar di masyarakat.

B.BANK

1.Jenis bank
a. Bank Sentral
Bank sentral yang merupakan lembaga negara independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalarn undang-undang. Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang didirikan berdasarkan undang-undang.
Tugas dan Tugas Bank Indonesia (UU. R.I. No. 23 tahun 1999)
Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai tugas sebagai berikut:.
Menetapkan dan rnelaksanakan kebijakan moneter.
Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
Mengatur dan mengawasi bank.
Sebagai penyedia dana terakhir (last lending resort) bagi bank umum, dalarn bentuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior, dan sekurang-kunangnya empat orang atau sebanyak-banyaknya tujuh orang deputi gubernur.
b. Bank Umum
Bank umum adalah bank yang dapat menghimpun dana dari masya­rakat dalarn bentuk giro, deposito berjangka, dan tabungan, memberikan pinjaman dan jasa lalu lintas pembayaran dalam bidang keuangan kepada masyarakat,
c. Bank Perkreditan Rakyat
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya disamakan dengan itu dan memberikan pinjaman kepada masyarakat

2.Produk perbankan
a.Kredit pasif
1).Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro (giro = giral).
2).Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.
3).Sertifikat Deposito adalah deposito berjangka yang bukti penyim­panannya dapat diperdagangkan.
4).Tabungan adalah simpanan yang penarikannya tidak terikat pada jangka waktu tertentu.
5).Deposit on Call adalah simpanan tetap yang berada di bank selama deposan (pemilik deposito) tidak membutuhkannya. Jika akan mengambil simpanan, deposan Iebih dahulu harus memberitahukannya kepada bank.
6).Deposito Automatic Roll Over adalah deposito yang sudah jatuh tempo tetapi belum ditarik oleh deposan dan bunganya langsung diperhitungkan secara otomatis.
b.Kredit aktif
1).Kredit Rekening Koran (R/K), Bank memberikan pinjaman kepada langganan (nasabah) yang dapat diambil sebagian-sebagian sesuai dengan kebutuhan. Jaminan kredit rekening koran adalah surat-surat berharga, barang-barang yang ada dalam gudang peminjam, dan penyerahan barang-barang bergerak atau tidak bergerak.
2).Kredit Reimburs (letter of credit) adalah pinjaman yang diberikan kepada langganan (nasabah) atas pembelian sejumlah barang, dan yang membayar adalah bank. misalnya, A di Jakarta membeli barang dan B di Medan. Atas permintaan A kepada bank, bank membayar lebih dahulu harga barang kepada B. Jika barang sudah tiba di tempat A kemudian dijual, maka hasil penjualan diserahkan kepada bank sesuai dengan jumlah pembayaran bank kepada B.
3).cKredit Aksep adalah pinjaman yang diberikan kepada anggaran (nasabah) dengan mengeluarkan wesel. Wesel ini dapat diperdagangkan.
4).Kredit Dokumenter adalah pinjaman yang diberikan kepada langganan (nasabah), setelah nasabah menyerahkan dokumen pengiriman barang yang telah disetujui oleh kapten kapal yang mengangkut barang tersebut.
5).Kredit dengan Jaminan Surat-surat adalah pinjaman yang diberikan kepada langganan (nasabah) untuk membeli surat-surat berharga, dan sekaligus surat-surat berharga tersebut berlaku sebagai jaminan (untuk penjelasan selanjutnya lihat sub unit mengenai kredit).
c.Jasa pelayanan di bidang keuangan lainnya
1).Mengirim Uang (Transfer), Pengiriman uang antar daerah dan antar negara dilaksanakan oleh bank atas permintaan masyarakat, misalnya dan Jakarta ke Makassar atau pengiriman uang dari Jakarta ke Roma (ltalia).
2).Mendiskonto, Bank menjamin surat-surat berharga yang dipenjualbelikan oleh masyarakat.
3).Melaksanakan Inkaso, Bank menagih wesel (surat utang) atas nama nasabahnya dan pihak lain.
4).Menyediakan Jaminan Bank (Garansi Bank), Bank menjamin nasabahnya dalam melaksanakan suatu perjanjian atau transaksi. Jika nasabahnya tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, maka bank akan membayar kerugian yang terjadi.
5).Menyewakan Tempat Penyimpanan Barang atau Surat Berharga, Bank menyewakan kepada nasabahnya tempat penyimpanan barang­barang berharga. misalnya, surat-surat berharga yang dimiliki nasabah dapat disimpan di peti (safe deposit) yang disediakan oleh bank.
6).Menjamin Penempatan Surat- surat Berharga (Efek), Bank menjamin ketersediaan dana bagi perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat, walaupun saham tersebut belum terjual di bursa efek.
7).Menerbitkan Kartu Kredit (Credit Card), Bank menerbitkan kartu kredit untuk nasabah yang melakukan transaksi pembelian di sejumlah departement store atau pembayaran jasa-jasa ke berbagai biro.
8).Mengeluarkan Cek Perjalanan, Bank menyediakan cek perjalanan (traveler’s cheque) kepada nasabah­nya, untuk memudahkan nasabah tersebut membiayai transaksi-transaksi selama dalam perjalanan.
9).Membeli atau Menjual Uang Asing, Bank melaksanakan kegiatan tukar-menukar uang asing menjadi uang rupiah (domestik) dan uang rupiah (domestik) menjadi uang asing, maupun tukar menukar uang asing dengan uang asing lainnya.
10).Menyediakan ATM, Bank menyediakan Iayanan ATM (automatic teller machine) untuk memudahkan nasabah mengambil uang tanpa harus datang dan antri di bank. Mesin ATM banyak dijumpai di tempat perbelanjaan.

C.KREDIT
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan
1.Unsur kredit
a.Keprecayaan
Kepercayaan artinya adanya keyakinan dan si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan diterimanya kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati.
b.Waktu
Pemberian dan penerimaan kembali kredit meliputi kurun waktu tertentu
c.Risiko
Pemberian kredit mengandung risiko karena nilai uang sekarang berbeda dengan nilai yang akan datang akibat dari adanya jangka waktu pemberian dan pengembalian kredit.
d.Prestasi
Prestasi merupakan imbalan dan pemberian pinjaman uang, barang atau jasa dalam kehidupan yang menggunakan uang. Dalam perekonomian, pengukuran prestasi dilakukan dengan menggunakan uang

2.Jenis kredit dan pengertian
Kredit menurut tujuan pemakaiannya
a.Kredit konsumtif
Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan oleh konsumen untuk tujuan konsumtif, misalnya kredit pembelian kendaraan bermotor.
b.Kredit produktif
Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha, misalnya pembelian mesin-mesin pabrik

Kredit menurut waktu
a.Kredit jangka pendek
Kredit janqka pendek adalah kredit yang jangka pengembahannya kurang dari satu tahun
b.Kredit jangka menengah
Kredit jangka menengah adalah kredit yang jangka pengembaliannya antara satu sampai tiga tahun.
c.Kredit jangka panjang
Kredit jangka panjang adalah kredit dengan jangka pengembaliannya lebih dari tiga tahun.

Kredit berdasarkan jaminan
a.Kredit tanpa jaminan
Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang didasarkan pada “kepercayaan” saja, (kredit ini dilarang di Indonesia berdasarkan Undang-undang Bank No. 7 Tahun 1992).
b.Kredit dengan jaminan
Kredit dengan jaminan adalah kredit yang diberikan dengan jaminan barang tetap atau tidak tetap, misalnya jaminan obligasi atau surat berharga lainnya.

Kredit berdasarkan sumber
a.Kredit dalam negeri
Kredit dalam negeri adalah kredit yang sumber dan pemakainya berasal dan dalam negeri.
b.Kredit luar negeri
Kredit luar negeri adalah kredit yang berasaI dan luar negeri untuk pemakai kredit dalam negeri.

Kredit menurut subjek
a.Kredit penjual
Kredit penjual adalah kredit yang diberikan penjual kepada pembeli dengan cara menyerahkan barang terlebih dahulu, pembayaran diterima kemudian
b.Kredit pembeli
Kredit pembeli adalah kredit yang diberikan oleh pembeli kepada penjual dengan cara pembayaran Iebih dahulu, barang diserahkan kemudian. Istilah kredit pembeli sekarang ini Iebih dikenal dengan sistem prabayar.
c.Kredit perbankan
Kredit penbankan adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau pelanggan.
d.Kredit pemerintah
Kredit pemerintah adalah kredit yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya atau jajaran di bawahnya
e.Kredit luar negeri
Kredit luar negeri adalah kredit yang berasal dari luar negeri (pemerintah atau swasta) dalam rangka kerja sama antar pemerintah atau swasta

3.Fungsi kredit
Fungsi (peranan) kredit dalam perekonomian adalah sebagai sarana bagi peningkatan daya guna barang dan uang, lalu lintas pembayaran, mendorong kegairahan berusaha, sarana pemenataan pendapatan, dan sebagai alat stabilitas moneter serta pendorong hubungan internasional.
a. Meningkatkan Daya Guna Barang
Pemberian kredit dapat meningkatkan daya guna barang dengan jalan:
Para pengusaha dapat memproduksi barang dan bahan st=”on”baku menjadi barang siap pakai, dengan meminjam uang dan lembaga keuangan;
Para pengusaha dapat menjual barang dengan cara kredit sehingga barang menjadi lebih mudah sampai ke tangan konsumen.
b. Meningkatkan Daya Guna Uang
Daya guna uang dapat ditingkatkan dengan cara para pemilik uang atau modal meminjamkan uangnya kepada pengusaha yang kekurangan modal melalui lembaga keuangan.
c. Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas
Peredaran dan lalu lintas uang dapat terlaksana jika kredit disalurkan melalui rekening giro bank, karena rekening giro dapat menimbulkan uang ginal.
d. Alat Stabilitas Moneter
Stabilitas moneter dapat terlaksana dengan pemberian kredit yang selektif, terarah dan berdasarkan prioritas, sehingga jumlah uang beredar dapat diatur melalui politik tingkat bunga dan rasio kas bank.
e. Meningkatkan Kegairahan Berusaha
Perusahaan yang memperoleh kredit dan bank dapat meningkatkan usahanya dan pada gilirannya meningkatkan produktivitas, dan akhirnya meningkatkan laba.
f. Sarana Pemerataan Pendapatan
Peningkatan kesempatan berusaha dengan penambahan proyek-proyek baru yang berasal dan kredit akan membutuhkan tambahan tenaga kerja. Secara tidak Iangsung kredit menyebabkan semakin banyak tenaga kerja yang memperoleh pendapatan. Di samping itu, Para penabung akan memperoleh bunga atas tabungannya.
g. Memperluas Hubungan Internasional
Negara maju cenderung mempunyai tabungan yang tinggi dengan demikian dapat memberi pinjaman kepada negara-negara yang sedang berkembang. Selain itu, Para pengusaha di negara maju dapat bekerja sama dengan negara sedang berkembang dengan memberi kredit dan hal ini akan meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi.

4.Syarat pemberian kredit
Pemberian kredit kepada orang atau perusahaan yang memerlukannya harus mempertimbangkan hal-hal yang dikenal dengan istilah 5C.
a. Karakter
Karakter (character) adalah sifat dan tingkah laku pemohon dalam kehidupan berusaha. Pemberi kredit perlu meneliti kebiasaan dan kepribadian pemohon. Dalam kata lain, pemohon dipercaya dapat meme­nuhi kewajibannya.
b. Kemampuan
Kemampuan (capability) pemohon dalam mengembalikan kredit tepat waktu harus diperhatikan oleh pemberi kredit dengan memperhatikan jenis usaha dan kemampuan memperoleh laba (diukur dari laporan ke­uangan).
c. Modal
Modal (capital) yang dimiliki perusahaan yang berasal dari pinjaman bank dapat mendorong perkembangan usaha. OIeh karena itu kredit berfungsi meningkatkan usaha.
d. Jaminan
Jaminan (collateral) adalah harta tetap atau surat-surat berharga yang dapat digunakan untuk menjamin kredit yang diterima.
e. Kondisi Ekonomi
Kondisi ekonomi (condition of economic) yang akan datang harus menggambarkan keadaan yang cerah, misalnya tingkat inflasi yang terkendali sehingga nilai uang sekarang tidak berbeda jauh dengan nilai uang pada masa yang akan datang.

5.Kebaikan dan keburukan kredit
Kebaikan Kredit
a.Meningkatkan Produktivitas Modal : Pemilik modal dapat meningkatkan produktivitas modal dengan memin jamkan uangnya kepada pengusaha yang mernerlukannya, sehingga produksi meningkat.
b.Memperlancar Transaksi Tukar-menukar : Dengan kredit tirnbul alat pembayaran baru berupa uang giral dan wesel sehingga pengusaha dapat memenuhi keperluannya menggu­nakan uang giral tersebut.
c.Meningkatkan Peredaran Barang : Barang yang diperjualbelikan dapat dibayar dengan uang giral atau dibeli secara kredit, sehingga jumlah barang yang diperjual belikan bertarnbah sehingga meningkatkan peredaran barang
Keburukan Kredit
a.Hidup konsumtif, artinya orang terdorong untuk melakukan transaksi yang terjadi di luar batas kemampuan ekonominya dengan cara mernbeli secara kredit atau mencari pinjaman bank untuk membeli barang-barang konsurnsi.
b.Jumlah uang yang beredar bertambah (inflasi), antinya kredit akan memperbesar jumlah uang yang beredar dalam masyarakat yang berakibat harga-harga naik (nilai uang turun).
c.Spekulasi, artinya dengan mengharapkan untung yang besar pengusaha membeli atau memperbesar usaha dengan cara meminjam. Akibat buruk akan terjadi bila perusahaan tennyata mengalami kerugian. Perusahaan tidak maMpu lagi melunasi segala kewajibannya

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 13, 2010 in Economics